BINTAN, RESONANSI.CO — Sebanyak puluhan anggota kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dari enam kelompok lokal, mengikuti pelatihan pemantauan ekosistem lamun di Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau Bintan selama dua harga 14–15 Oktober 2025. 

Keenam kelompok yakni Pokmaswas Dugong, Srikandi, Usat Berkumis, Camar Laut, Perisai Mapur, dan Bintang Laut, menjalani pelatihan tersebut dengan dampingan langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (DKP Kepri), yang bekerja sama dengan Konservasi Indonesia, dan mendapatkan materi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Kepala Bidang Konservasi Kelautan dan Pengawasan DKP Provinsi Kepri, R. Taufik, menilai keberadaan Pokmaswas sangat penting sebagai penjaga terdepan ekosistem perairan setempat. 

”Ekosistem lamun berfungsi sebagai pelindung pesisir dan penyerap karbon biru. Pokmaswas ini menjadi ujung tombak pengawasan agar ekosistem tetap lestari. Kegiatan ini menjadi langkah bersama dalam memperkuat pengawasan berbasis masyarakat di TWP Timur Pulau Bintan,” kata R Taufik, Selasa (21/10/2025).

Padang lamun di TWP Timur Pulau Bintan terhampar hingga 2.416 hektare. Kawasan ini berperan penting sebagai habitat dugong, penyu hijau, dan penyu sisik, pelindung garis pantai, hingga penyerap karbon biru. Kawasan konservasi seluas 138.561 hektare ini juga menghadapi tekanan tinggi akibat dari sedmentasi, pencemaran, alih fungsi lahan, dan praktik perikanan yang tidak berkelanjutan. 

Pelatihan selama dua hari tersebut mengombinasikan teori, praktik lapangan, dan diskusi kelompok. Peserta terlibat dalam identifikasi jenis lamun, pemahaman tentang tutupan habitat, penilaian kualitas air, serta mengenali ancaman dari aktivitas manusia. 

Peserta juga diperkenalkan dengan Seagrass Monitoring Kit sebuah alat bantu sederhana namun ilmiah untuk mencatat data lamun, kondisi habitat, ancaman pesisir, dan biota berasosiasi. 

Susan Lusiana, Blue Carbon Senior Manager Konservasi Indonesia, mendorong agar kegiatan pemantauan lamun menjadi bagian dari rencana kerja Pokmaswas. 

“Kami berkomiten dalam menyempurnakan Seagrass Monitoring Kit untuk Pokmaswas dan menindaklanjutinya dimulai dengan penentuan titik dan pelaksanaan monitoring pertama,” ucap Susan.

Ke depannya KI bersama DKP Kepri dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Kepri akan mendorong kegiatan pemantauan dapat diintegrasikan dalam alokasi dana desa melalui Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga selaras dengan rencana pengelolaan TWP Timur Pulau Bintan.

Sementara itu, di level nasional,  BRIN tengah menjajaki integrasi Seagrass Monitoring Kit ke dalam platform digital Seagrass Connect untuk memperkuat sistem pemantauan lamun nasional yang lebih terpadu dan berkelanjutan. 

Hal ini diharapkan akan berkontribusi bagi operasionalisasi jejaring karbon biru yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Perwakilan Pokmaswas Camar Laut, Nursyahadat, yang mengikuti kegiatan ini mengaku mendapat lebih banyak pengetahuan. Terlebih, hasil diskusi nantinya akan digunakan untuk menyusun rencana pengawasan rutin dan berkelanjutan di wilayah masing-masing Pokmaswas.

“Dari pelatihan ini kami bisa lebih memahami kondisi padang lamun, dan semakin siap untuk menjalani pemantauan rutin dua kali setahun,”  kata Nursyahadat. AAL

Editor : Herdi Pasai

---