WFH Setiap Jumat Diterapkan, DPRD Riau Ingatkan Kinerja ASN Jangan Kendor
PEKANBARU – Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai langkah penghematan energi. Kebijakan ini mendapat dukungan DPRD Riau, dengan catatan kinerja pelayanan publik tetap optimal.
Kebijakan WFH setiap Jumat diterapkan sebagai respons atas tingginya harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Provinsi Riau pun menginstruksikan pelaksanaan rapat secara daring melalui Zoom Meeting sebagai pengganti pertemuan tatap muka.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam upaya efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.
“Dalam rangka penghematan, hari Jumat cukup Zoom meeting. Kita dari DPRD mendukung penuh kebijakan ini,” ujar Eet, Rabu (1/4/2026).
Namun demikian, Eet menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh menjadi alasan menurunnya kinerja ASN. Ia mengingatkan agar produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“WFH bukan berarti santai. Kinerja harus tetap maksimal, pelayanan publik tidak boleh terganggu hanya karena bekerja dari rumah,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini harus dimaknai sebagai langkah strategis dalam menghadapi situasi global, khususnya terkait krisis energi yang berdampak pada daerah.
“Kita harus adaptif terhadap kondisi global. Penghematan energi ini penting, tapi jangan sampai mengorbankan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, Eet meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau untuk mematuhi dan menjalankan kebijakan tersebut secara disiplin sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
“Semua OPD harus menjalankan aturan ini dengan baik. Jangan setengah-setengah, karena ini menyangkut kebijakan strategis pemerintah daerah,” tutupnya.
Dengan penerapan WFH setiap Jumat, diharapkan efisiensi energi di lingkungan Pemprov Riau dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Adv
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
Kemenag Kampar Perkuat K-OMICE, Dorong Kompetensi Guru dan Standarisasi Pembelajaran
- Kampar
- 23 April 2026 15:41 WIB
Di Balik Capaian Pajak 2025, DPRD Kampar Temukan Potensi PAD Belum Tergarap
- Kampar
- 23 April 2026 15:31 WIB
Bapenda Kampar Catat Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 2025
- Kampar
- 22 April 2026 19:09 WIB
Dikukuhkan Langsung Ketua MPC, Irwanto Siap Besarkan Pemuda Pancasila Rambah Hilir
- Rohul
- 22 April 2026 18:55 WIB
Kakan Kemenag Kampar Tekankan Integritas dan Keadilan Soal
- Kampar
- 22 April 2026 16:15 WIB
Diduga Pohan Cs Mengancam dan Menakuti Anak di Bawah Umur, Dengan Cara Adu Domba, Fitnah Melayu
- Inhu
- 22 April 2026 15:28 WIB
Pemkab Siak dan Utusan Presiden Luruskan Informasi Dokter Spesialis, Pelayanan Harus Tetap Berjalan
- Siak
- 22 April 2026 10:50 WIB
BNI dan HPPI Inhil: Menjahit Napas Baru untuk Lapak-Lapak yang Tak Pernah Tidur
- Inhil
- 21 April 2026 13:46 WIB
DPRD Kampar Tuntaskan Pembahasan LKPj 2025, Beri Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan Kinerja
- Kampar
- 21 April 2026 06:09 WIB
Waspada! Modus Baru Penipuan Haji Gunakan Link WhatsApp
- Kampar
- 20 April 2026 20:13 WIB
DPRD Kampar Soroti Nasib 68 Guru Bantu, Honor Belum Dibayar 4 Bulan
- Kampar
- 20 April 2026 20:08 WIB
