Ketua Komisi III DPRD Riau Soroti Rangkap Jabatan Direktur PT SPR: Dinilai Tak Profesional
PEKANBARU – Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyoroti dugaan rangkap jabatan yang dilakukan Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), IYS. Ia menilai kondisi tersebut tidak mencerminkan prinsip profesionalisme dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang serius.
Menurut Edi Basri, seorang pimpinan BUMD seharusnya fokus pada pengelolaan perusahaan daerah, karena peran dan tanggung jawabnya terikat langsung dengan pemerintah serta pengawasan DPRD. Sementara itu, seorang direktur perusahaan swasta memiliki tanggung jawab penuh kepada pemegang saham dan orientasi yang berbeda.
“Hal ini (rangkap jabatan) tidak boleh. Karena akan menimbulkan conflict of interest mengingat tanggung jawab BUMD kepada pemerintah—dalam hal ini kepada DPRD—sedangkan direktur perusahaan swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham,” tegasnya, Senin (10/11/2025).
Edi menambahkan, prinsip dasar manajemen melarang seseorang diberi beban di luar kapasitasnya. Ia mempertanyakan kemampuan IYS dalam mengelola dua perusahaan yang berbeda secara bersamaan.
“Kita ukur dulu kemampuannya. Sejauh mana ia bisa mengendalikan dua perusahaan dengan karakter dan tantangan berbeda? Nanti kita tanya apa keberhasilan yang sudah dicapai, termasuk riwayat akademis dan profesionalnya,” jelas anggota DPRD dari Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Edi menyebut bahwa rangkap jabatan seperti ini menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan direktur BUMD cenderung didominasi oleh pendekatan politis dan relasi, bukan berdasarkan kompetensi atau profesionalitas. Ia menilai praktik semacam itu justru akan merugikan BUMD yang seharusnya dikelola secara transparan dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
“Jika direktur BUMD juga menjabat sebagai direktur perusahaan swasta, itu bukan profesional lagi. Pengisian jabatannya sudah lebih kepada pendekatan politis dan relasional. Ini jelas merugikan BUMD,” ucapnya.
Hingga kini, IYS belum memberikan komentar terkait dugaan rangkap jabatan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan secara terpisah beberapa hari lalu juga belum mendapat tanggapan. Adv
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
Kemenag Kampar Perkuat K-OMICE, Dorong Kompetensi Guru dan Standarisasi Pembelajaran
- Kampar
- 23 April 2026 15:41 WIB
Di Balik Capaian Pajak 2025, DPRD Kampar Temukan Potensi PAD Belum Tergarap
- Kampar
- 23 April 2026 15:31 WIB
Bapenda Kampar Catat Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 2025
- Kampar
- 22 April 2026 19:09 WIB
Dikukuhkan Langsung Ketua MPC, Irwanto Siap Besarkan Pemuda Pancasila Rambah Hilir
- Rohul
- 22 April 2026 18:55 WIB
Kakan Kemenag Kampar Tekankan Integritas dan Keadilan Soal
- Kampar
- 22 April 2026 16:15 WIB
Diduga Pohan Cs Mengancam dan Menakuti Anak di Bawah Umur, Dengan Cara Adu Domba, Fitnah Melayu
- Inhu
- 22 April 2026 15:28 WIB
Pemkab Siak dan Utusan Presiden Luruskan Informasi Dokter Spesialis, Pelayanan Harus Tetap Berjalan
- Siak
- 22 April 2026 10:50 WIB
BNI dan HPPI Inhil: Menjahit Napas Baru untuk Lapak-Lapak yang Tak Pernah Tidur
- Inhil
- 21 April 2026 13:46 WIB
DPRD Kampar Tuntaskan Pembahasan LKPj 2025, Beri Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan Kinerja
- Kampar
- 21 April 2026 06:09 WIB
Waspada! Modus Baru Penipuan Haji Gunakan Link WhatsApp
- Kampar
- 20 April 2026 20:13 WIB
DPRD Kampar Soroti Nasib 68 Guru Bantu, Honor Belum Dibayar 4 Bulan
- Kampar
- 20 April 2026 20:08 WIB
