1. Home
2. Berita

Sempurna, Pemkab Kampar Terima Penghargaan UHC dari Wapres RI

• Redaksi
• 16 September 2024, 06:43:19 WIB

JAKARTA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 Tingkat Madya yang diserahkah oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, di Karakatau Grand Ballroom TMII Jakarta Timur, Kamis (08/08/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Hambali melalui Kepala Dinas Kesehatan dr Asmara Fitra Abadi mengatakan bahwa hampir semua masyarakat Kampar memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Berdasarkan data semester dua tahun 2024, penduduk Kampar sudah 100 persen terdaftar dan 80 persen keaktifan peserta," ujarnya.

Ia menyebut ada beberapa parameter sehingga Kabupaten Kampar diganjar dengan penghargaan tersebut seperti komitmen Pemerintah daerah (Pemda) Kampar dalam membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda dan Iuran Wajib (IW) Pemda 5 komponen.

"Kesungguhan pemda dalam mendukung program JKN khususnya dalam hal pendaftaran peserta dengan diterbitkan Surat Edaran Bupati," ujarnya.

Disamping Surat Edaran Bupati, pelbagai upaya juga dilakukan oleh Pemda seperti menganggarkan dan membayar iuran JKN dengan tertib serta kolaborasi dengan Dinas Sosial dan OPD lainnya.

"Juga dedikasi dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, serta keberhasilan dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya jaminan kesehatan," ujarnya.

Sementara itu Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS.

“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” ujarnya dikutip dari wapresri.go.id

Namun, Wapres mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” tukasnya. Reza

Editor : Herdi Pasai