KOPTAN SS Desa Batas Tambusai Akan Laporkan Langsung Ke Presiden Terkait Pola Mitra Dengan PT. SSL
Rokan Hulu, Resonansi.Co...Ketua Koperasi Tani Sialang Sakti (KOPTAN SS) Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau Mintareja S.Fhil menyambut baik rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Riau pada 19 Mei 2021 besok yang akan melakukan peninjauan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Pekanbaru dan meninjau pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kampar di Provinnsi Riau.
Dalam pemaparannya pihaknya akan mengadukan langsung kepada Presiden Jokowi, meski secara tertulis juga sudah dikirim terkait permasalahan pembagian Pola Mitra Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tak kunjung selesai, kata Mintareja,
"Kedatangan Presiden Jokowi ke Kampar akan menjadi berkah bagi masyarakat Riau khususnya kami dari Koperasi Tani Sialang Sakti Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau, karena akan banyak persoalan yang akan kami sampaikan terkait konflik Pola Mitra Dengan PT. Sumatera Sylva Lestari (SSL),
Lanjut Mintareja lagi, Persoalan Pola Mitra antara KOPTAN Sialang Sakti dengan PT SSL ini sudah bertahun-tahun dan sudah dua kali di lakukan Hearing di Lembaga DPRD dan sudah ditindaklanjuti dengan pengukuran ulang lahan, Namun Pembagian Pola Mitra juga tak kunjung selesai,
Malah Kata Mintareja lagi, Pihak PT SSL melalui Humas PT SSL Hermansyah Hutagalung sudah memberikan jawaban atas permintaan pihak KOPTAN SS terkait perhitungan Pola Mitra Dengan jawaban "Tidak bisa memenuhi Pola Pembagian dan Perhitungan yang di ajukan Pihak Masyarakat" sebut Ketua KOPTAN SS, yang dijumpai dirumahnya Jalan Gaharu Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah,Selasa (18/05),
Akibat persoalan yang menahun itu, kata Amin panggilan akrabnya, menyebabkan kemiskinan secara massif terhadap tatanan kehidupan Masyarakat khususnya Anggota KOPTAN Sialang Sakti Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau, sebab Perjanjian Pola Mitra yang tak kunjung dapat titik temu, paparnya,
Termasuk tanah hutan adat bahkan hutan lindung milik negara juga dihancurkan oleh PT SSL, otomatis hal itu kata Amin selain menyebabkan kemiskinan ditingkat rakyat juga menjadi sumber bencana di Provinsi Riau.
"Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir bandang serta merusak pertanian rakyat serta merusak habitat hewan yang dilindungi negara " tegas Mintareja lagi.
"Meskipun sebelumnya kita sudah layangkan Surat ke Presiden Jokowi namun kita besok akan sampaikan secara langsung ,agar permasalahan ini bisa selesai secepatnya dan masyarakat bisa terbantu dalam meningkatkan mutu ekonominya,"harap Mintareja.
Din.
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
Langkah Strategis Penyediaan Lahan Investasi, Lis Darmansyah Temui Menteri ATR/BPN
- Tanjungpinang
- 25 April 2026 17:49 WIB
Menaker Ajak Serikat Pekerja Perkuat Kompetensi Hadapi Transformasi Dunia Kerja
- Nasional
- 25 April 2026 12:26 WIB
Kemenag Kampar Perkuat K-OMICE, Dorong Kompetensi Guru dan Standarisasi Pembelajaran
- Kampar
- 23 April 2026 15:41 WIB
Di Balik Capaian Pajak 2025, DPRD Kampar Temukan Potensi PAD Belum Tergarap
- Kampar
- 23 April 2026 15:31 WIB
Bapenda Kampar Catat Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 2025
- Kampar
- 22 April 2026 19:09 WIB
Dikukuhkan Langsung Ketua MPC, Irwanto Siap Besarkan Pemuda Pancasila Rambah Hilir
- Rohul
- 22 April 2026 18:55 WIB
Kakan Kemenag Kampar Tekankan Integritas dan Keadilan Soal
- Kampar
- 22 April 2026 16:15 WIB
Diduga Pohan Cs Mengancam dan Menakuti Anak di Bawah Umur, Dengan Cara Adu Domba, Fitnah Melayu
- Inhu
- 22 April 2026 15:28 WIB
Pemkab Siak dan Utusan Presiden Luruskan Informasi Dokter Spesialis, Pelayanan Harus Tetap Berjalan
- Siak
- 22 April 2026 10:50 WIB
BNI dan HPPI Inhil: Menjahit Napas Baru untuk Lapak-Lapak yang Tak Pernah Tidur
- Inhil
- 21 April 2026 13:46 WIB
DPRD Kampar Tuntaskan Pembahasan LKPj 2025, Beri Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan Kinerja
- Kampar
- 21 April 2026 06:09 WIB
