1. Home
2. Berita

Tertatih di Tengah Efisiensi, Pemkab Natuna Akhirnya Berhasil Lunasi Utang Sebesar Rp219 Miliar

• Redaksi
• 29 Oktober 2026, 12:10:42 WIB

Natuna, resonansi.co – Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, berhasil menuntaskan seluruh utang daerah tahun anggaran 2024 dan 2025. Total kewajiban yang dilunasi mencapai sekitar Rp219,94 miliar, menjadi langkah penting bagi pemerintah daerah dalam memulihkan kondisi keuangan di tengah keterbatasan fiskal.

Berdasarkan data yang disampaikan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, utang tahun 2024 tercatat sebesar Rp187,11 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp149,98 miliar telah dibayarkan pada 2025, sementara sisanya sebesar Rp37,14 miliar diselesaikan pada 2026.

Selain itu, utang tahun 2025 sebesar Rp32,82 miliar juga telah dilunasi. Dengan demikian, total utang kedua tahun anggaran tersebut mencapai Rp219,94 miliar dan saldo kewajiban yang tercatat hingga 28 Oktober 2026 menjadi nihil.

Penyelesaian ini menjadi kabar baik, terutama bagi para kontraktor dan rekanan yang selama ini menunggu pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.

Pemerintah Kabupaten Natuna dalam hal ini Bupati Cen Sui Lan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya para kontraktor, yang tetap bersabar meskipun harus menunggu pelunasan di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.

“Alhamdulillah, kita bisa menyelesaikan utang ini. Terima kasih kepada teman-teman kontraktor yang memiliki kesabaran luar biasa dalam menunggu pelunasan. Kami memahami bahwa mereka juga memiliki kebutuhan dan tanggung jawab untuk memenuhi kehidupan sehari-hari,” ujar Cen Sui Lan saat menggelar Konferensi Pers, Kamis (29/10/2026) di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna. 

Penyelesaian utang tersebut bukan perkara mudah. Sebagai daerah kepulauan yang masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat, Natuna menghadapi ruang fiskal yang terbatas untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

Di tengah situasi itu, pemerintah daerah tetap berupaya memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga tanpa mengabaikan pelayanan dasar masyarakat.

Suryanto selalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) , menyampaikan bahwa komitmen pemerintah untuk menyelesaikan utang dapat diwujudkan meskipun pada 2025 dilakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran.

Ia menyebut, di tengah tekanan fiskal tersebut, pelayanan pendidikan dan kesehatan tetap berjalan.

“Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Pendidikan bisa berjalan, kesehatan juga tetap berjalan. Kita bersyukur karena kewajiban yang selama ini menjadi beban daerah akhirnya dapat diselesaikan,” ungkapnya.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi titik awal bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat, sekaligus memberikan kepastian bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam pekerjaan pemerintah.

Ketua DPRD Natuna Rusdi turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas kerja keras dan kerja sama yang dilakukan hingga seluruh utang tersebut dapat dituntaskan.

Menurutnya, pelunasan utang menjadi langkah penting agar pemerintah daerah dapat kembali lebih leluasa menyusun prioritas pembangunan dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan masyarakat.

Ia juga berharap, setelah kewajiban kepada pihak ketiga diselesaikan, pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran DPRD Natuna dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pelunasan utang daerah diharapkan menjadi momentum bagi Natuna untuk kembali menggerakkan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Perputaran pembayaran kepada kontraktor dan rekanan diharapkan turut membantu menjaga keberlangsungan usaha, memenuhi kebutuhan tenaga kerja, serta menggerakkan sektor ekonomi lokal.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menerapkan pola penganggaran yang lebih terukur pada tahun-tahun berikutnya, termasuk memastikan pelaksanaan pekerjaan pemerintah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.

Dengan tuntasnya utang tahun 2024 dan 2025, Natuna kini memiliki kesempatan untuk menata kembali prioritas pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mempersiapkan agenda strategis daerah.

Harapannya, keberhasilan melunasi kewajiban tersebut tidak hanya menjadi catatan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi awal kebangkitan ekonomi Natuna dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Zaki) 

Editor : Reza MF