1. Home
2. Berita

SF Hariyanto Siap Perkuat Pengawasan Dapur MBG di Riau, 673 SPPG Kantongi Sertifikat Higiene

• Redaksi
• 28 Oktober 2026, 22:10:18 WIB

PEKANBARU, Resonansi.co – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memperkuat pengawasan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan guna memastikan makanan yang disajikan kepada siswa dan penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, dan kesehatan.

Komitmen tersebut disampaikan SF Hariyanto menyusul sosialisasi Surat Edaran tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diikuti Pemprov Riau secara virtual di Kantor Gubernur Riau, Rabu (28/10/2026).

SF Hariyanto menyatakan, pemerintah daerah siap mengambil peran lebih kuat dalam mengawasi kualitas layanan MBG, mulai dari kelayakan bahan makanan hingga kebersihan dan sanitasi dapur di setiap SPPG.

“Penguatan peran pemerintah daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas operasional dan pengawasan Program MBG. Kita di daerah siap memperkuat peran dalam menjaga kualitas layanan, baik dari bahan masakan maupun kualitas kebersihan dapur di setiap SPPG yang ada di Riau,” kata SF Hariyanto.

Menurutnya, keamanan pangan harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program tersebut. Sebab, MBG tidak sekadar menyediakan makanan bagi peserta didik, tetapi juga harus menjamin makanan yang dikonsumsi aman dan mendukung kesehatan serta tumbuh kembang anak.

Sebagai bagian dari upaya menjaga standar kesehatan, Pemprov Riau mencatat sebanyak 673 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga 21 September 2026.

SF Hariyanto mengatakan, kepemilikan sertifikat tersebut menjadi salah satu langkah untuk memastikan standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan diterapkan dalam pelayanan kepada siswa maupun penerima manfaat lainnya.

“Kita di Riau juga memperhatikan dengan baik terkait keamanan makanan dalam program MBG ini. Hingga 21 September 2026, sebanyak 673 SPPG kita di Riau telah memiliki SLHS. Hal ini dilakukan untuk memastikan standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan benar-benar diterapkan dalam pelayanan kepada para siswa dan penerima manfaat lainnya,” tegasnya.

Sosialisasi tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor antara Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem inspeksi serta penilaian kesesuaian SPPG.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan tata kelola, standardisasi mutu, transparansi, pencegahan praktik koruptif, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan program MBG.

Ia juga mengingatkan bahwa berbagai insiden terkait keamanan pangan harus menjadi bahan evaluasi serius agar tidak terulang. Pengawasan perlu mencakup seluruh tahapan operasional dapur, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga sanitasi dan penyajian makanan.

“Sebetulnya, yang kita inginkan adalah zero tolerance terhadap keracunan atau gangguan kesehatan pada siswa. Kejadian keracunan ini sangat berdampak karena dapat menyebabkan siswa sakit. Padahal, Program MBG seharusnya bertujuan menyehatkan anak dan mendukung tumbuh kembang mereka,” ujar Sudaryono.

Melalui sosialisasi regulasi inspeksi tersebut, pemerintah daerah dan pengelola SPPG diharapkan memiliki pemahaman teknis yang sama mengenai standar operasional dan mekanisme penilaian kesesuaian.

Pemprov Riau menegaskan kesiapan mendukung pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan agar kualitas layanan MBG tetap terjaga dan manfaat program dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan aspek kesehatan serta keselamatan penerima manfaat. Adv

Editor : Reza MF