1. Home
2. Berita

Pandangan Fraksi Golkar Terhadap Nota Keuangan RAPBD 2024, Ini Isunya

• Redaksi
• 22 November 2023, 12:42:43 WIB

BANGKINANG- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicara, Ramlan mengatakan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus mencerminankan kebutuhan masyarakat dengan memahami potensi yang ada.

Dalam penyusunan anggaran harusnya mengacu berdasarkan tertib, transparansi, akuntabilitas dan disiplin, keadilan antisipatif, Efisien dan efektif," ujar saat pandangan umum nota keuangan terhadap RAPBD tahun anggaran 2024 yang diajukan oleh pemerintah daerah di Bangkinang, Senin (20/11/2023).

Ia mengatakan berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 bahwa legislatif dan eksekutif adalah mitra sejajar. Itu artinya DPRD dan pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien.

"Ini menjadi tanggungjawab bersama Rancangan APBD menjadi APBD," ujarnya.

Pada pandangan tersebut, ia menekankan untuk meningkatkan mutu kerja Tenaga Harian Lepas (THL) melalui honor yang sesuai dan tepat waktu.

"Serta meningkatkan mutu pendidikan dengan pemberian kembali insentif guru PDTA sebesar 500 Ribu Rupiah per bulan," tegasnya.

Ia juga menyoroti RAPBD tahun 2024 yang mengalami penurunan sebesar 18 persen dari tahun lalu. Pada tahun 2024 direncanakan sebesar 2 Triliun 136,48 Milyar turun dari kondisi Outlook 2023 dari sebesar 2 Triliun 633,28 Milyar atau turun sebesar 496,8 Milyar.

"Kebijakan perencanaan belanja langsung tetap memperhatikan agenda pembangunan yang menyentuh langsung dengan masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya terkait Universal Health Coverage (UHC) Pemkab Kampar telah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Kampar Melaju (JKKM) sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas. 

Program UHC Kampar Melaju memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kampar, sehingga hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

"Kami meminta kepada pemerintah agar dapat memberi kepastian jaminan kesehatan kepada msyarakat melauli BPJS, Jampersal dan Jamkesda," tukasnya. Advertorial

Editor : Herdi Pasai