PEKANBARU – Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi, mendampingi Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Pemerintah Kabupaten Kampar dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2025. Penyerahan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Lantai II Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Jumat (13/2/2026).

Laporan tersebut diterima langsung oleh Pimpinan BPK Perwakilan Riau, Binsar Karyanto. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kampar yang telah menyerahkan laporan kepatuhan, sembari mengingatkan masih adanya sejumlah catatan yang perlu segera dibenahi.

“Kami mengapresiasi kepatuhan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyampaikan laporan ini. Namun tentu masih ada pekerjaan rumah yang harus ditindaklanjuti agar tata kelola anggaran semakin baik dan minim risiko penyimpangan,” tegas Binsar.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa laporan hasil pemeriksaan kepatuhan ini merupakan instrumen strategis untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

“LHP kepatuhan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami untuk memastikan seluruh belanja daerah berjalan sesuai ketentuan serta semakin akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, tepat waktu, dan bertanggung jawab.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Riau demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, patuh regulasi, dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkas Ahmad Yuzar.

Ketua DPRD: DPRD Akan Kawal Rekomendasi BPK

Sementara itu, Ketua DPRD Kampar dari Partai Gerindra, Ahmad Taridi, menegaskan bahwa DPRD tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi akan mengawal secara ketat tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

“Penyerahan LHP ini bukan akhir, justru awal untuk melakukan pembenahan. DPRD Kampar akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar seluruh rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ini menyangkut uang rakyat, jadi tidak boleh main-main,” tegas Ahmad Taridi.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Kami mendorong agar ke depan pengelolaan anggaran makin transparan, tertib administrasi, dan minim temuan. DPRD siap bersinergi dengan Pemkab Kampar demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan BPK Perwakilan Riau juga menjelaskan bahwa pemeriksaan kepatuhan bertujuan memastikan seluruh pelaksanaan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk aspek penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset.

“Laporan ini memberikan masukan strategis untuk memperbaiki tata kelola anggaran serta meminimalisir risiko penyimpangan,” ujar Binsar. Adv

Editor : Herdi Pasai

---