Validasi IPKD, Batam Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Batam-Resonansi.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, memaparkan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah pada agenda Validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 untuk tahun ukur 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring, Kamis (18/6/2026).

Pemaparan tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai II Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, dan diikuti oleh tim validator dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam paparannya, Firmansyah menjelaskan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Batam Tahun 2025–2029 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, kebijakan tersebut diwujudkan melalui optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, serta penguatan kolaborasi antarlembaga guna menjamin kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami juga terus meningkatkan kompetensi dan integritas seluruh penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Firmansyah.

Ia menjelaskan, sebagai kota industri, perdagangan, dan jasa yang strategis, Batam menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pertumbuhan penduduk dan investasi yang tinggi mendorong meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Batam menetapkan sejumlah prioritas strategis, di antaranya optimalisasi PAD, penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam, BP Batam, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kualitas belanja daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, Pemko Batam terus mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal maupun eksternal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan adaptif, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD.

“Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Firmansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam terus diperkuat melalui sistem yang terintegrasi.

Menurutnya, layanan informasi publik telah dijalankan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tersebar di seluruh perangkat daerah serta didukung oleh aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).

“Setiap perangkat daerah berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala yang dipublikasikan melalui website resmi masing-masing. Selain itu, koordinasi dan evaluasi juga dilakukan secara rutin dengan dukungan aplikasi e-Monev yang dikembangkan Dinas Kominfo untuk memantau pelaksanaan anggaran dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Batam,” ujar Rudi.

Ia menambahkan, setiap laporan dan pengaduan masyarakat yang masuk akan dipantau serta dilaporkan secara berkala kepada pimpinan daerah, baik Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun Sekretaris Daerah, sehingga tindak lanjut terhadap setiap aduan dapat terus dipastikan.

“Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat memonitor aduan yang telah ditindaklanjuti maupun yang masih dalam proses penyelesaian,” tutupnya. (HL)