Sembako Natuna Tak Boleh Tersendat, Cen Sui Lan Langsung Temui Mendag RI

Natuna, resonansi.co – Bagi masyarakat Kabupaten Natuna, ketersediaan bahan kebutuhan pokok bukan sekedar persoalan perdagangan. Di wilayah kepulauan yang terletak di ujung utara Indonesia ini, kelancaran distribusi barang menjadi penentu apakah harga pangan tetap terjangkau atau justru melonjak ketika pasokan terganggu.

Kondisi geografis Natuna membuat persoalan tersebut tidak sederhana. Sekitar 98 persen wilayah Kabupaten Natuna merupakan lautan, sedangkan daratannya hanya sekitar 2 persen. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat harus didatangkan dari luar daerah melalui jalur laut.

Bawang, cabai, beras hingga berbagai kebutuhan sehari-hari membutuhkan rantai distribusi yang panjang sebelum sampai ke pasar-pasar di Natuna.

Kondisi inilah yang mendorong Bupati Natuna Cen Sui Lan kembali membahas pemerintah pusat. Senin (14/9/2026), Cen mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso di Jakarta untuk membahas akses dan kemudahan masuknya barang kebutuhan pokok dari luar daerah ke Natuna.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mengantisipasi kelangkaan sekaligus menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Disadari, gangguan kecil dalam rantai pasok dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat Natuna. Jika kapal terlambat, distribusi tersendat atau akses barang mengalami hambatan, masyarakat akan langsung merasakan dampaknya.
Berbeda dengan daerah daratan yang masih memiliki pilihan pasokan pasokan dari daerah tetangga melalui jalur darat, Natuna sangat bergantung pada transportasi laut.

Selain untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, kelancaran pasokan dari luar daerah juga menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Natuna. Pasokan bahan pangan yang cukup dan lancar dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program tersebut di sejumlah wilayah Natuna.

Menurut Cen, keberlangsungan program MBG tidak hanya bergantung pada kesiapan dapur SPPG, tetapi juga pada ketersediaan bahan pangan yang menjadi kebutuhan utama dalam penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.

Oleh karena itu, dalam pertemuan tersebut Cen meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan memberikan perhatian terhadap karakteristik wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Natuna.
Ia berharap terdapat kemudahan bagi masuknya barang-barang kebutuhan pokok dari luar daerah sehingga pasokan di Natuna tetap terjaga.

“Urusan perut gak ada toleransi,” tegas Cen saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap Cen bahwa persoalan pangan masyarakat harus menjadi prioritas. Menurutnya, regulasi dan tata kelola perdagangan memang penting, namun kebutuhan dasar masyarakat tidak bisa menunggu ketika pasokan mulai menipis.

Cen juga menyampaikan bahwa pertemuan dengan Kementerian Perdagangan berjalan dengan baik. Namun, ia memilih untuk tidak menuntut hasil pertemuan tersebut secara berlebihan.

“Mari kita doakan agar apa yang kita inginkan dapat berjalan dengan semestinya,” ujarnya.

Harapan itu terutama mencakup kelancaran masuknya berbagai komoditas penting seperti bawang, cabai, beras dan kebutuhan pokok lainnya ke Natuna.
Bagi pemerintah daerah, permasalahan tersebut bukan semata-mata tentang distribusi barang. Ada kepentingan yang lebih besar, yakni memastikan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan tidak terus menanggung mahalnya biaya logistik hanya karena letak geografisnya yang jauh dari pusat distribusi.

Natuna memang berada jauh di ujung utara Indonesia. Namun, jarak geografis tidak dapat menjadi alasan kesulitan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok.

Perjuangan membuka akses barang ke Natuna pada akhirnya bukan hanya tentang memastikan kapal datang membawa komoditas. Lebih dari itu, ini menyangkut bagaimana pasar tetap memiliki pasokan, harga tetap terkendali dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Bagi seorang kepala daerah, perjuangan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab untuk memastikan permasalahan paling mendasar mengenai pangan masyarakat tidak boleh luput dari perhatian pemerintah. ( Zaki )