Pemprov Riau Percepat Legalisasi Tambang Rakyat, Dorong Kepastian Usaha dan Ekonomi Masyarakat

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempercepat proses legalisasi pertambangan rakyat sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para penambang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah tersebut difokuskan pada percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kabupaten Kuantan Singingi.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Pemprov Riau dan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Kantor Gubernur Riau, Jumat (26/6/2026).

Selain membahas percepatan legalisasi tambang rakyat di Kuantan Singingi, pertemuan juga menyoroti pengembangan sektor pertambangan batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai bagian dari penguatan sektor energi dan sumber daya mineral di Riau.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mengubah aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini berlangsung tanpa izin menjadi kegiatan yang memiliki kepastian hukum.

Menurutnya, legalisasi menjadi langkah penting untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat penambang.

"Melalui penetapan 34 Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi, kami memiliki fondasi yang kuat untuk mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat. Hal ini diharapkan mampu memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat penambang," ujar Helmi.

Ia menjelaskan, Pemprov Riau telah melakukan berbagai upaya percepatan, mulai dari sosialisasi kepada pemerintah kabupaten hingga kecamatan terkait persyaratan penerbitan IPR. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses administrasi sehingga masyarakat segera memperoleh legalitas usaha.

"Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik sehingga aktivitas pertambangan rakyat benar-benar menjadi kegiatan yang legal, tertib, aman, dan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan hidup," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Ismon Diando, mengatakan pihaknya terus mendampingi proses pemenuhan seluruh persyaratan administrasi maupun teknis yang dibutuhkan untuk penerbitan IPR.

Pendampingan tersebut mencakup penyusunan dokumen lingkungan, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga dokumen reklamasi dan pascatambang agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saat ini kami terus mendampingi proses pemenuhan persyaratan administrasi maupun teknis. Seluruh tahapan tersebut harus dipenuhi agar penerbitan IPR dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku," jelas Ismon.

Menurutnya, legalisasi pertambangan rakyat tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan sehingga pengelolaan sumber daya mineral dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab.

"Melalui penerbitan IPR, aktivitas pertambangan rakyat akan lebih mudah dibina, diawasi, dan diarahkan agar memenuhi kaidah pertambangan yang baik. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengesampingkan aspek keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan," tutupnya. (Mila/Adv)