1. Home
2. Berita

Pemprov Riau Matangkan Strategi Optimalisasi PAD dari Sektor Sawit

• Redaksi
• 09 Juni 2026, 05:47:56 WIB

PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mematangkan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi kontribusi sektor perkebunan dan industri kelapa sawit. Upaya tersebut diawali dengan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan kontribusi pelaku usaha perkebunan dan industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO).

Rakor yang digelar di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Senin (8/6/2026), dipimpin langsung oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi. Dalam arahannya, Helmi menegaskan pentingnya percepatan koordinasi untuk memperkuat fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan dari sektor perkebunan dan industri kelapa sawit.

“Besar harapan kita bagaimana mampu melakukan percepatan langkah koordinasi sehingga dapat memberikan penguatan terhadap fiskal Pemprov Riau melalui optimalisasi penerimaan daerah dari sektor perkebunan dan industri kelapa sawit,” ujar Helmi.

Ia meminta seluruh tahapan pelaksanaan pemeriksaan disiapkan secara matang, mulai dari penyusunan jadwal, penetapan personel yang terlibat, penentuan lokasi pemeriksaan, hingga target yang ingin dicapai. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) satuan tugas (satgas) harus segera diselesaikan agar menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan pengawasan.

“Item-item yang menjadi perhatian harus diketahui bersama oleh seluruh tim agar kita tidak salah langkah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, memaparkan perkembangan pembentukan satgas optimalisasi pajak daerah. Ia menyebutkan, saat ini SK satgas masih dalam tahap penyempurnaan.

Ninno menjelaskan, terdapat tiga satgas yang dibentuk, yakni Satgas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Satgas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), serta Satgas Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Menurutnya, pembahasan kali ini difokuskan pada Satgas Bidang II yang akan menerapkan pola kerja baru melalui pemeriksaan langsung ke perusahaan-perusahaan. Tim akan melakukan pengecekan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Air Permukaan, PBBKB, PKB, hingga penggunaan alat berat.

“Bapenda akan menyusun jadwal dan membentuk grup WhatsApp untuk koordinasi tim. Hasil pemeriksaan nantinya akan dipaparkan berdasarkan temuan di lapangan,” kata Ninno.

Melalui langkah ini, Pemprov Riau berharap potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tergali secara maksimal dapat dioptimalkan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan di Provinsi Riau. Milla

Editor : Reza MF