Inhil Ingin Program Desa Tak Hanya di Kertas, tapi Hidup di Rumah Warga

TEMBILAHAN – Pagi itu, ruang Bimtek di Tembilahan dipenuhi perempuan-perempuan tangguh dari berbagai penjuru Indragiri Hilir. Ada yang datang dari pesisir, ada yang menempuh jalan tanah dari pedalaman, membawa catatan lusuh dan semangat yang tak mau padam. Mereka adalah kader dan pengurus PKK, orang-orang yang setiap hari bekerja tanpa sorotan, demi keluarga dan desa yang lebih baik.

Selama dua hari, 5–6 Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Bimbingan Teknis dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK sekaligus penguatan kelembagaan desa. Bukan sekadar rapat rutin, kegiatan ini menjadi ruang menimba ilmu dan menyegarkan kembali semangat pengabdian.

Hadir dalam pembukaan, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Safarina Tantawi. Kehadirannya memberi energi tersendiri bagi para peserta. Bagi para kader, melihat pimpinan PKK turun langsung adalah tanda bahwa kerja mereka di desa dilihat, dihargai, dan didukung.

Tujuan Bimtek sederhana namun fundamental: meningkatkan pemahaman dan kapasitas kader PKK dalam menjalankan 10 program pokok, sekaligus memperkuat peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai mitra strategis pemerintah desa. Karena pembangunan yang baik, kata para pemateri, harus dimulai dari rumah tangga.

Kepala Dinas PMD Inhil Yuliargo membuka materi dengan menjelaskan posisi LKD. Menurutnya, LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa bersama masyarakat, bukan titipan dari luar. Ada syarat yang harus dipenuhi: berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, berkedudukan di desa atau kelurahan setempat, memberi manfaat nyata bagi masyarakat, memiliki kepengurusan tetap, serta tidak berafiliasi dengan partai politik.

“LKD harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Yuliargo. Ia menekankan, hubungan kerja LKD dengan pemerintah desa adalah kemitraan. Dengan BPD, bersifat konsultatif. Dengan lembaga kemasyarakatan lain, bersifat koordinatif. Pola ini, katanya, penting agar tidak ada lembaga yang berjalan sendiri-sendiri.

Para kader mendengarkan dengan serius. Bagi mereka, LKD bukan sekadar struktur di atas kertas. Di banyak desa, LKD adalah tempat warga berkumpul merancang kegiatan posyandu, kerja bakti, pelatihan keterampilan ibu-ibu, hingga gerakan menanam di pekarangan.

Materi kemudian beralih ke 10 program pokok PKK. Satu per satu dibahas ulang, bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Program pengembangan kehidupan berkoperasi, misalnya, diharapkan bisa menumbuhkan kebiasaan menabung dan saling bantu antar ibu rumah tangga. Program pelestarian lingkungan hidup diingatkan kembali agar tak hanya jadi tema saat Hari Lingkungan, tapi menjadi kebiasaan membuang sampah dan menanam pohon. Program perencanaan sehat dalam keluarga diulang agar setiap rumah tangga paham gizi seimbang dan pentingnya imunisasi.

“Melalui program PKK, kita harapkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat,” ujar Yuliargo. Kalimat itu disambut anggukan para kader. Mereka tahu, perubahan besar sering kali dimulai dari hal kecil di dapur, di halaman rumah, dan di posyandu.

Diskusi berlangsung hangat. Beberapa kader berbagi kendala di lapangan: sulit mengajak warga ikut kegiatan, terbatasnya dana, hingga minimnya akses informasi. Materi Bimtek memberi jawaban praktis dan ruang saling menguatkan antar sesama kader dari desa berbeda.

Di akhir kegiatan, harapan besar dititipkan. Pemkab Inhil berharap, setelah kembali ke desa masing-masing, para kader mampu mengoptimalkan peran kelembagaan desa dan menjalankan program PKK dengan lebih hidup. Bukan hanya laporan, tapi perubahan yang bisa dirasakan warga.

Bagi para perempuan yang pulang membawa tas berisi modul dan oleh-oleh ilmu itu, Bimtek dua hari di Tembilahan bukan akhir. Ia adalah awal dari kerja-kerja panjang di kampung halaman—kerja yang senyap, tapi menentukan arah kesejahteraan keluarga di Indragiri Hilir. (Adv)