Dukung Akselerasi Inovasi Pelayanan Publik, Pj Sekda Siak Akan Bahas Bersama OPD Terkait

Siak – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Siak, Fauzi Asni, mengikuti Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Bandar Siak, Kantor Bupati Siak.

“Hari kami mengikuti sosialisasi KIPP 2025 secara virtual bersama KemenPANRB, KIPP ini memberikan ruang bagi kita bagaimana meningkatkan kualitas layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” kata dia, Jum’at (11/4/2025).

Sosialisasi digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dibuka secara resmi Deputi Bidang Pelayanan Publik, Otok Kuswandaru.

Pj Sekda Siak sangat mendukung KIPP 2025, dengan menindaklanjutnya nanti dengan melakukan koordinasi bersama OPD terkait, bagaimana penyusunan proposal inovasi dalam rangka pelaksanaan KIPP 2025.

“Kami tentu mendukung pelaksanaan KIPP 2025 demi mendorong kesejahteraan masyarakat. Nanti kita lihat inovasi apa yang telah berjalan dan memiliki dampak luas bagi masyarakat, ini nanti yang kita ikut sertakan dalam kompetisi KIPP,” sebutnya.

Deputi Bidang Pelayanan Publik, KemenPANRB Otok Kuswandaru mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon peserta mengenai kebijakan serta teknis penyusunan proposal inovasi dalam rangka pelaksanaan KIPP 2025.

“Dunia saat ini berubah sangat cepat, terutama dalam sektor pelayanan publik. Masyarakat menuntut layanan yang modern, mudah diakses, dan responsif. Kita juga dituntut untuk mengadopsi teknologi, termasuk kecerdasan buatan, demi pelayanan publik yang efektif dan efisien,” ujar Otok Kuswandaru dalam sambutannya.

Ia menyoroti tren global yang harus direspons oleh pemerintah, yakni meningkatnya ekspektasi masyarakat, adopsi kecerdasan buatan seperti pengunaan AI, peningkatan keterampilan digital ASN, pelayanan yang setara dan inklusif, serta pentingnya kolaborasi dan kokreasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

“Bukan zamannya lagi memonopoli pelayanan publik. Justru pola kokreasi dan kolaborasi baik yang akan meningkatkan kualitas layanan yang kita berikan,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik, Ajib Rakhmawanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa KIPP telah dilaksanakan selama 10 tahun dan telah memberikan dampak positif.

"Berdasarkan hasil evaluasi, KIPP mendorong budaya inovasi di instansi pemerintah khususnya mengakselerasi penciptaan inovasi pelayanan publik, serta mendorong instansi untuk beradaptasi terhadap perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata dia.

Sejak pertama kali digelar, kompetisi ini telah mencatat lebih dari 24.442 inovasi, menghasilkan 1.065 top inovasi, dan 263 di antaranya telah direplikasi di lebih dari 901 instansi dan 2.011 organisasi penyelenggara pelayanan publik.

Pada KIPP 2025 ini, KemenPANRB memperkenalkan sejumlah penyempurnaan, seperti penyesuaian tema, pelibatan lebih luas masyarakat dan pengguna layanan dalam proses penilaian, serta pemberian penghargaan tidak hanya kepada instansi, tetapi juga kepada para inovator.

Sosialisasi berlangsung dari tanggal 9–11 April 2025 diikuti 671 instansi dari seluruh Indonesia, termasuk BUMN dan BUMD. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan umum dan teknis penyusunan proposal inovasi pelayanan publik. Inf/ Jhony